JDIH Kota Madiun Konsultasi ke BPHN
JDIH Kota Madiun Konsultasi ke BPHN, Tindak Lanjut Penilaian Kinerja 2024.
Jakarta – Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Madiun dan JDIH Sekretariat DPRD Kota Madiun melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum di Jakarta, Jum’at (31/10). Rombongan Tim Pengelola JDIH Kota Madiun, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, disambut hangat oleh perwakilan BPHN.
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut strategis atas hasil penilaian kinerja JDIH tahun 2024 yang telah dirilis. Penilaian tersebut menjadi acuan utama bagi tim pengelola JDIH Kota Madiun untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas secara mendalam mengenai aspek penilaian kinerja JDIH, khususnya yang menjadi catatan bagi Kota Madiun.
Tim secara spesifik mendiskusikan beberapa indikator yang nilainya belum maksimal. Diantaranya, kesesuaian metadata dokumen, penyusunan abstrak, fitur english version, putusan pengadilan, dan penyelenggaraan bimtek. Indikator-indikator ini perlu dioptimalkan lagi dalam pengelolaannya.
Pundjung Wahono, Kepala Bidang Perpustakaan menyatakan, “Hasil penilaian kinerja JDIH tahun 2024 adalah pemicu bagi kami untuk terus berbenah. Konsultasi dengan BPHN hari ini sangat penting untuk mendapatkan arahan teknis dan formula terbaik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Kami berkomitmen untuk memastikan JDIH Kota Madiun dapat memberikan pelayanan informasi hukum yang lebih akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.”
Sementara itu, BPHN menyampaikan apresiasi atas inisiatif proaktif yang ditunjukkan oleh Tim Pengelola JDIH Kota Madiun. BPHN menekankan pentingnya peran JDIH dalam mendukung transparansi pemerintah daerah dan mewujudkan literasi hukum di tengah masyarakat. Peran strategis JDIH berkontribusi terhadap penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang mendukung tercapainya Reformasi Birokrasi di daerah.
#jdih#jdihn#reformasibirokrasi#bphn#hukum
Admin | 2025-11-02 09:44:00
