Pemkot Madiun Setujui 3 Raperda Inisiatif DPRD

2019-07-22T11:00:33+07:00Categories: Kota Madiun, Pemerintah, peraturan, Produk Hukum, Walikota|

MADIUN – Walikota Madiun Maidi menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD Kota Madiun. Ungkapan persetujuan ini disampaikan Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan atas 3 raperda tersebut, Jumat (19/7). 3 raperda yang mendapat persetujuan itu adalah raperda tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta raperda tentang [...]

 0

DPRD Setujui 9 dari 10 Raperda jadi Perda, Pemkot Segera Terbitkan Perwal

2019-07-22T10:48:09+07:00Categories: Daerah, Kota Madiun, Pemerintah, peraturan, Produk Hukum, Walikota|

MADIUN – Lima fraksi di DPRD Kota Madiun, yakni fraksi Demokrat Bersatu, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, dan Pembangunan Nasional Rakyat Sejahtera (PNRS), menerima dan menyetujui 9 dari 10 rancangan peraturan daerah (raperda) untuk ditetapkan menjadi perda Kota Madiun. Hal tersebut mereka tuangkan dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan pendapat fraksi-fraksi di Gedung DPRD Kota [...]

 0

Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018

2019-06-26T13:52:58+07:00Categories: Kota Madiun, Pemerintah, peraturan, Walikota|

MADIUN – Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 berlanjut, Jumat (21/6). Pembahasan melalui Rapat Paripurna tersebut sudah memasuki agenda penyampaian Jawaban Walikota Madiun atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Sebelumnya, wakil rakyat memang melontarkan sejumlah pertanyaan terkait pelaksanaan APBD 2018 itu. Setidaknya empat dari lima fraksi memberikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban (LPJ) [...]

 0

Sosialisasi Peraturan Daerah Tahun 2018

2019-06-25T10:32:05+07:00Categories: Daerah, Hukum, Kota Madiun, Pemerintah, peraturan, Perundang-undangan|

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah merupakan suatu Produk Hukum tertinggi di Daerah yang mempunyai fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 [...]

 0

Penyuluhan Hukum Bagi Pelajar Siswa-Siswi SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2018

2019-06-25T10:32:13+07:00Categories: Daerah, Hukum, Kota Madiun, Pemerintah, Penyuluhan & Bantuan Hukum, peraturan|

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa konstitusi dasar negara kita secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights)  dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB) khususnya hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan menjamin semua orang termasuk gnenerasi muda [...]

 0